Penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan masih banyak
ditemukan di Kota Banda Aceh karena praktis, mudah diperoleh, dan relatif murah.
Namun, penggunaan styrofoam, terutama untuk makanan panas, berpotensi
menyebabkan migrasi zat kimia ke dalam pangan yang dapat membahayakan
konsumen. Kondisi tersebut berkaitan dengan hak konsumen atas keamanan dan
keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban penggunaan kemasan
pangan yang tidak membahayakan kesehatan dan larangan penggunaan kemasan yang
dapat melepaskan cemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan styrofoam sebagai wadah
makanan, tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh dalam
melakukan pengawasan terhadap penggunaan styrofoam, serta upaya yang dilakukan
oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam membantu konsumen yang
dirugikan akibat penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris,
yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat
penerapannya dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui
penelitian kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur
hukum serta penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara
dengan pihak BPOM, Dinas Kesehatan, Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen
Aceh (YAPKA), akademisi, pelaku usaha, dan konsumen di Kota Banda Aceh. Data
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum konsumen
terhadap penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan telah diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan
Pangan. Tanggung jawab BPOM Aceh dilakukan melalui pengawasan pre-market dan
post-market, pemeriksaan serta pengujian kemasan pangan. Adapun upaya BPOM dan
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan,
pengawasan, dan penanganan pengaduan konsumen yang dirugikan akibat
penggunaan styrofoam.