Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip tanggung jawab mutlak, atau
lebih di kenal dengan strict liability yaitu tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Namun, dalam praktiknya masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir di
Kabupaten Aceh Selatan belum sepenuhnya memperoleh ganti kerugian
berdasarkan prinsip tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
ketentuan hukum dan pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip tanggung
jawab mutlak (strict liability) dalam tanggung jawab perdata atas kerugian akibat
banjir di Aceh Selatan, faktor-faktor yang menyebabkan ganti kerugian belum
berjalan dengan baik, serta upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian yang
dialami masyarakat.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris dengan
pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan
dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab
mutlak (strict liability) belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh
sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab, lemahnya pengawasan
pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta belum
maksimalnya penegakan hukum lingkungan. Selain itu, pemerintah lebih banyak
memberikan bantuan sosial dibandingkan mendorong mekanisme ganti kerugian
melalui tanggung jawab perdata.
Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap
kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan, memperkuat penegakan
hukum lingkungan, serta mengoptimalkan penerapan prinsip tanggung jawab
mutlak (strict liability) agar hak masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian
dapat terlindungi secara efektif