Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah ”memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Namun pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan terhadap proses pengiriman barang konsumen oleh PT. Maula Jaya di Terminal Batoh Banda Aceh tidak sepenuhnya diberi ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab PT. Maula Jaya sebagai pelaku usaha terhadap kerusakan barang konsumen, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan PT. Maula Jaya Travel tidak memberikan ganti kerugian atas kerusakan barang konsumen, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian dalam mendapatkan hak – hak nya. Metode penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku – buku, literatur dan peraturan perundang–undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap barang konsumen yang rusak dalam proses pengiriman dilakukan dengan cara yaitu barang yang hilang diganti sepenuhnya apabila kehilangan tersebut di sebabkan oleh kesalahan dari pihak perusahaan, namun terkait barang yang rusak tidak di berikan ganti kerugian. Faktor PT. Maula Jaya tidak memberikan ganti kerugian yaitu adanya kebijakan internal perusahaan yang membatasi pemberian ganti rugi hanya terhadap barang yang hilang. Selain itu, perusahaan tidak memberikan penggantian apabila kehilangan tidak dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari kelalaian perusahaan. Dan faktor eksternal, seperti cuaca buruk, kecelakaan, dan tindak kejahatan. Upaya yang di tempuh konsumen atas kerugian akibat barang yang rusak pada saat proses pengiriman yaitu menyelesaikan masalah secara litigasi dan non litigasi (Mediasi), mengganti kerugian atas komplain yang dilakukan oleh konsumen sesuai dengan UUD yang berlaku. Disarankan kepada PT. Maula Jaya agar lebih meningkatkan perlindungan terhadap barang konsumen selama proses pengangkutan. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam proses pengiriman barang, menyimpan bukti pengiriman, dan memahami haknya sebagai konsumen. Dan kepada pemerintah disarankan agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.