Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat
penggunaan barang/jasa yang diperdagangkan. Hak tersebut juga berlaku bagi
pengguna jasa pengiriman barang. Namun, dalam kenyataannya masih sering
terjadi kehilangan paket yang merugikan konsumen sehingga diperlukan
perlindungan hukum dan tanggung jawab dari perusahaan jasa pengiriman J&T
Express Banda Aceh.
Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum
terhadap konsumen yang kehilangan paket di J&T Express Banda Aceh,
menjelaskan tanggung jawab hukum pihak perusahaan dalam menangani kasus
kehilangan paket selama proses pengiriman, serta mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang dihadapi konsumen dalam proses penyelesaian sengketa.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh
melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara kepadaresponden dan informan, serta penelitian kepustakaan (library research) melaluipengkajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen
di J&T Express Banda Aceh dilakukan secara preventif melalui SOP, sistem
pelacakan, dan pencatatan digital, serta secara represif melalui mekanisme
pengaduan, investigasi, klaim, dan ganti rugi. Tanggung jawab hukum perusahaandidasarkan pada perlindungan konsumen, dengan kewajiban memberikaninformasi, melakukan investigasi, dan ganti rugi jika terbukti lalai. Hambatan yangdihadapi konsumen meliputi proses verifikasi yang lama, kurangnya transparansi,kesulitan dokumen, serta rendahnya pemahaman hak konsumen.
Disarankan Kepada pemerintah dan lembaga terkait memperkuat regulasi
serta pengawasan terhadap perusahaan jasa ekspedisi dengan mekanisme ganti rugi yang jelas dan transparan. J&T Express Banda Aceh juga perlu menyusun SOPpenanganan kehilangan paket yang lebih ketat, dilengkapi sistem pelacakan real-time dan layanan pelanggan yang responsif. Serta pentingnya dibentuk pusatlayanan pengaduan konsumen atau kerja sama dengan lembaga perlindungankonsumen agar proses penyelesaian sengketa lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit.