Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf harus dilakukan secara resmi oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketentuan ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf tidak hanya cukup dilakukan secara lisan, tetapi harus dituangkan dalam bentuk tertulis melalui Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti sah. Dan proses penyekesaian sengketa melalui lembaga adat dengan mengutamakan mediasi kekeluargaan. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf, peran lembaga adat serta hambatan yang dihadapi di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau melihat langsung bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi perpustakaan (library reseach) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf di Gampong Dilib Lamteungoh dilakukan melalui lembaga adat dengan cara mediasi. Keuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah berperan sebagai pihak yang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan hingga tercapai kesepakatan. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya bukti tertulis akta ikrar wakaf serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi wakaf. Disarankan agar setiap pelaksanaan wakaf dilakukan sesuai ketentuan hukum melalui Akta Ikrar Wakaf guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas wakaf. sehingga pelaksanaan wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas.