Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kelalaian pengasuhan, kurangnya perjanjian tertulis, dan belum optimalnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa tersebut di Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak, faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (library research) melalui pengkajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu penerapan tata tertib, penyediaan fasilitas dan pengasuh yang aman, komunikasi dengan orang tua, serta pemenuhan hak anak. Perlindungan represif yaitu pemberian sanksi, ganti rugi, mediasi, atau penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran. Belum optimalnya perlindungan hukum disebabkan oleh tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, kurangnya pengawasan, rendahnya pemahaman orang tua terhadap haknya, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Perselisihan umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, sedangkan litigasi ditempuh jika tidak tercapai kesepakatan.
Disarankan Kepada pihak Taman Penitipan Anak membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan terhadap anak, serta pemerintah memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Taman Penitipan Anak agar perlindungan hukum bagi pengguna jasa dapat terlaksana secara optimal.