Pasal 32 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik memberi kewenangan kepada negara pengirim untuk mencabut hak kekebalan diplomatik apabila pejabat diplomatik menghadapi tuntutan hukum di negara penerima. Disisi lain, Pasal 2 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001 menegaskan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya atau kelalaiannya dapat diatribusikan kepada negara dan melanggar kewajiban internasional. Namun, kedua ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur pencabutan kekebalan diplomatik dengan tanggung jawab negara pengirim, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Dalam kenyataan, beberapa negara mempertahankan kekebalan diplomatnya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi negara penerima. Sebaliknya, terdapat pula negara yang bersedia melepaskan kekebalan tersebut, sehingga memungkinkan pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk diproses dan dituntut secara hukum di negara penerima.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum dinegara penerima, faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik serta upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya merupakan studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik di negara penerima yang menghadapi tuntutan hukum dilakukan melalui penanggalan kekebalan dan pemanggilan kembali pejabat diplomatik. Faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab meliputi kewajiban perlindungan oleh negara penerima, pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik, prinsip pacta sunt servanda dan itikad baik. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantara lain melalui diplomasi bilateral, mekanisme agreement, seleksi dan pembekalan pejabat diplomatik serta penyampaian nota protes.
Negara pengirim diharapkan dapat bertanggung jawab dengan menanggalkan kekebalan diplomatik pejabatnya serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip pacta sunt servanda. Selain itu, negara pengirim juga perlu meningkatkan kualitas seleksi dan pembekalan terhadap pejabat diplomatik sebelum ditempatkan di negara penerima.