Pembangunan yang cukup signifikan terjadi pada pembangunan di bidang
konstruksi. Oleh karena itu sebuah perusahaan diperlukan suatu sistem keselamatan
dan kesehatan kerja yang harus diperhatikan. Permasalahan dalam penelitian ini
untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
serta bagaimana tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja proyek konstruksi pada pembangunan gedung dan bangunan Lapas kelas IIA
Banda Aceh. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor dominan pada penerapan SMK3 proyek konstruksi dan untuk
mengetahui tingkat penerapan SMK3 pada proyek tersebut. Metode Penelitian ini
menggunakan metode Mix method atau kombinasi. Jumlah sampel untuk responden
berjumlah 20 orang, dengan teknik sampling jenuh. Penelitian ini terdiri dari 8
variabel yaitu, variabel keamanan tempat bekerja, peralatan pakaian kerja,
kebakaran, perlindungan terhadap publik, kesehatan kerja, umum, hambatan dari
sisi pekerja dan hambatan dari sisi perusahaan. Dari hasil pengujian validitas yang
diperoleh, nilai rata-rata r-hitung dari setiap variabel adalah 0,667 dan nilai Rtabel
untuk signifikan 5% diperoleh sebesar 0,444, maka hal ini menunjukan bahwa uji
validitas yang dilakukan pada semua pernyataan sudah valid. hasil uji reliabilitas
pada setiap variabel diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,678 dan nilai kritis cronbach
alpha sebesar 0,6 maka seluruh variabel dinyatakan sudah reliable. hasil penilaian
penerapan yaitu sebesar 80,00%, berdasarkan faktor yang paling dominan
diterapkan pada proyek pembangunan gedung dan bangunan pada Lapas kelas IIA
Banda Aceh yaitu terdapat pada variabel (X1) dengan nilai persentase sebesar
94,50%, dan urutan nilai terendah penerapan SMK3 pada pembangunan tersebut
diperoleh pada variabel (X8) dengan nilai sebesar 48,00%. Dari 8 faktor tersebut
yang paling dominan pada faktor keamanan tempat kerja dan yang paling rendah
pada faktor hambatan samping dari perusahaan, disimpulkan bahwa pada
penerapan SMK3 terhadap faktor yang dominan tersebut sudah memenuhi sesusai
peraturan perundangan.