Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun kenyataanya terjadi perbuatan melawan hukum pada pihak yang tidak mau menandatangani Akta Jual Beli yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum tidak menandatangani Akta Jual Beli, hambatan dalam proses tanda tangan Akta Jual Beli dan upaya Pertimbangan hukum terhadap Pihak yang Tidak Menandatangani Akta Jual Beli.
Untuk melakukaan pennelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.
Hasil penelitian memperoleh bahwa Dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN.Bna yang menjadi akibat hukumnya adalah sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah diatasnya dengan luas tanah 300 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2097 Atas nama H. Syaifuddin Zuhri (Tergugat) yang terletak di Jalan T. Mahmud, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan menyatakan bahwa tergugat telah melakkukan perbuatan melawan hukum. Hambatan karena tidak ehadirnya tergugat dalam memberikan keterangan dan hanya di beri kuasa kepada pengacaranya saja. Sehingga akan hal ini menjadi hambatan yang terjadi secara nyata. Kehadiran pihak penggugat dan Tergugat dalam persidangan merupakan suatu hal yang vital dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan. Hakim mempertimbangkan bahwa karena tergugat tidak hadir ke Pengadilan maka putusan tersebut diputuskan dengan putusan Verstek, dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
Disarankan agar para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah lebih memperhatikan keabsahan administrasi dan aspek hukum sebelum melakukan perjanjian, termasuk memastikan keaslian sertifikat dan status kepemilikan tanah