Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu yang dijamin oleh negara, termasuk akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Di Indonesia, khususnya wilayah Aceh, pendidikan berbasis pesantren (dayah) mengalami pertumbuhan pesat, yang turut mendorong kebutuhan akan pembangunan infrastruktur fisik seperti gedung kelas, asrama santri, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, proyek pembangunan gedung di sejumlah dayah di Kabupaten Aceh Besar kerap mengalami keterlambatan, yang berdampak negatif terhadap efektivitas proses pendidikan serta pengelolaan anggaran dan sumber daya proyek. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis pekerjaan konstruksi yang paling rentan mengalami keterlambatan, menganalisis faktor-faktor utama penyebab keterlambatan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling jenuh, melibatkan 10 responden terdiri dari kontraktor dan konsultan yang secara langsung terlibat dalam proyek pembangunan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yang hasilnya dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar permasalahan, serta analisis Pareto untuk menentukan faktor dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manajemen merupakan penyebab keterlambatan yang paling signifikan, melampaui faktor sumber daya manusia (SDM) dan faktor eksternal lainnya seperti kondisi cuaca dan keterlambatan material. Permasalahan manajerial yang diidentifikasi mencakup kurangnya perencanaan proyek yang matang, lemahnya koordinasi antar pihak terkait, dan pengawasan yang tidak optimal di lapangan. Keterlambatan ini berdampak pada penundaan jadwal penyelesaian, peningkatan biaya, penurunan mutu hasil pekerjaan, serta terganggunya hubungan antara pemangku kepentingan proyek. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas manajemen proyek sebagai upaya mitigasi risiko keterlambatan. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan kompetensi tim manajemen, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan keterlibatan pemilik proyek dalam pengendalian mutu dan jadwal