Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut termasuk dalam sektor perbankan, nasabah berhak memperoleh perlindungan hukum dalam layanan transaksi online digital. Tetapi ,kenyataannya masih terjadi berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan data pribadi, pembobolan rekening, penipuan (phishing), dan transaksi tanpa persetujuan nasabah, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah masih menjadi perhatian.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah BSI dalam transaksi online digital, faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah Indonesia dalam transaksi online digital, upaya yang dapat dilakukan agar nasabah Bank Syariah Indonesia mendapat perlindungan hukum dan keamanan dalam transaksi online digital.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta penelitian lapangan ( field research) dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan yang berkaitan langsung dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi nasabah BSI dalam transaksi online digital diberikan melalui perlindungan hukum preventif berupa penerapan sistem keamanan digital, perlindungan data pribadi, edukasi nasabah, dan pengawasan transaksi dan perlindungan represif berupa mekanisme pengaduan nasabah, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Faktor penyebab perlindungan hukum belum optimal yaitu rendahnya literasi digital nasabah, meningkatnya kejahatan siber, belum optimalnya aturan hukum mengenai transaksi digital, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi, serta kesulitan pembuktian dalam kasus kejahatan digital. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan edukasi dan literasi digital nasabah, memperkuat sistem keamanan teknologi informasi, meningkatkan pengawasan oleh regulator, serta menyempurnakan regulasi terkait perlindungan nasabah.
Disarankan kepada Pihak Perbankan, agar meningkatkan sistem keamanan transaksi online digital dan memperluas edukasi kepada nasabah tentang keamanan transaksi elektronik, Disarankan kepada Nasabah agar dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan transaksi online digital, dan, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap transaksi perbankan digital guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi nasabah.