Berdasarkan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, meskipun telah diawasi hukuman, namun tindak pidana tersebut terjadi bahkan dilakukan oleh seorang satpam.

Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, dan menjelaskan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satpam museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor tidak dilimpahkan kepengadilan, dan hambatan dan upaya pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satpam museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan peneltian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar yaitu lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan dan tidak tercukupinya keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan, selain itu alasan tidak dilimpahkan kepengadilan disebabkan adanya petunjuk Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh bahwa terhadap pelaku diberikan sanksi administratif karena apabila perkara ini tetap dilanjutkan maka dikhawatirkan penyidik akan mendapat reaksi negatif berupa cemoohan atau bully dari masyarakat walaupun unsur deliknya terpenuhi, hambatan dalam tindak pidana pungutan liar yaitu Pembinaan tidak sepenuhnya efektif, dan lemahnya pengawasan instansi terkait dan untuk mengurangi pungli dan meningkatkan efektifitas kinerja saber pungli saat ini adalah dengan cara melengkapi standar operasional prosedur terlebih dahulu.

Disarankan kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar khususnya terhadap pengendara kendaraan bermotor karena dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungutan liar sampai keakar-akarnya dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.