Pada Pasal 13 ayat (1) huruf h Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupaan adat dan Adat Istiadat, disebutkan “Pencurian ringan” dapat diselesaikan melalui lembaga adat di gampong yang dilaksanakan oleh
keuchik yang dibantu oleh perangkatnya dalam gampong, salah satunya adalah
tindak pidana pencurian kelapa sawit, namun dalam kenyataannya sanksi adat
terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit masih ada hambatan dalam
penerapannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, Penerapan sanksi adat
terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, untuk menjelaskan faktor
penyebab tindak pidana pencurian kelapa sawit diselesaikan melalui lembaga adat
gampong, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.
Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan
dengan cara menelah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan
dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan saksi adat terhadap pelaku tindak
pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan simpang kiri berupa teguran, sanksi
adat, permintaan maaf, mengembalikan barang yang dicurinya, membayar denda,
dan perdamaian. Faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit
diselesaikan dengan adat gampong karena penyelesaian melalui lembaga adat
adanya perdamaian kekeluargaan dan penyelesaian melalui Lembaga adat
tercapainya perdamaian antara kedua belah hak. Hambatan yang dihadapi dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah, kurangnya
sosialisasi sanksi adat kepada masyarakat, kurang pahamnya masyarakat terhadap
hukum adat yang berlaku dan tidak ada keperdulian terhadap hukuman adat,
upaya yang telah ditempuh yaitu memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat,
dan juga sosialisasi kepada pemangku adat dan melakukan pengawasan kepada
masyarakat.
Disarankan kepada pemangku adat agar dapat menerapkan sanksi yang
lebih tegas terhadap penyelesaian perkara pidana yang masyarakat menggunakan
sanksi adat dalam masyarakat. Serta penerapan perkara pidana maka sangat
diharapkan adanya suatu keadilan hukum yang mengikat terhadap keputusan adat