Peran Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen serta adannya serta
adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur
(SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan
fungsi Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Tujuan Penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan Peran Intelijen Kejaksaan Negeri
dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, untuk menjelaskan hambatan yang di alami oleh
Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, dan menjelaskan
upaya penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.
Dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian kepustakaan (library research) yang
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan
perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian lapangan (field research) guna
memperoleh data primer melalui dengan wawancara dan responden.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan
Negeri Banda Aceh dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan
kegiatan intelijen yustisial/penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan data. Seksi
intelijen juga berperan sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan
Pembangunan daerah (TP4D) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hambatan yang dihadapi dalam
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu minimnya sumber daya manusia (SDM)
serta terbatasnya anggaran dana. Upaya Pencegahan yang telah dilakukan Intelijen Kejaksaan
Kota Banda Aceh dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu melalui sosialisasi
pencegahan ke dinas, sekolah, dan desa serta selalu melakukan kampanye pemberantasan
korupsi.
Disaran kepada Jaksa Agung/Pembantu perlunya pengaturan yang lebih lanjut
mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam penangganan perkara tindak
pidana korupsi. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan
kemampuan khusus tertentu terutama seperti pendidikan dan pelatihan, peningkatan
kesediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri
Banda Aceh, diperlukan Kerjasama antara instansi pemerintah dan penegak hukum lainnya.