Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak di atur dalam dalam Pasal 81 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang yang
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).” Walaupun telah di atur dengan sanksi yang berat, namun masih saja terdapat kasus
tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
melarikan anak yang disertai persetubuhan, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi
relatif ringan terhadap terdakwa, dan Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana melarikan anak yang disertai persetubuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini
diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku
dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan
penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terdiri dari faktor internal yaitu
faktor keinginan, faktor individu dan keimanan, dan faktor kelainan. Sedangkan faktor
eksternal yaitu akibat dari kelalaian orang tua, faktor lingkungan dan teknologi. Pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan yaitu karena terdakwa belum pernah
dihukum, berterus terang dan meminta maaf serta putusan di ambil bersama-sama oleh majelis
hakim. Kendala yang di temui yaitu kelalaian masyarakat, kurangnya pendidikan seksual bagi
anak, dan kurangnya sosialisasi. Upaya yang telah dilakukan yaitu upaya preventif dengan
memberikan pendidikan seksual bagi anak dan sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta
represif yaitu menangkap dan menindak tegas pelaku yang memantu melakukan tindak pidana.
Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan sosialisasi, kepada hakim agar
memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, serta
kepada orang tua agar memberikan pemahaman dan pendidikan seksual sejak dini