Dalam Pasal 7 KUHAP menerangkan bahwa wewenang penyidik diantaranya menerima
laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana, melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun, dalam penyidikan terhadap tindak pidana
pemerasan yang dilakukan oleh warga binaan yang masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan
terdapat beberapa kendala dan hambatan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap warga binaan yang
melakukan tindak pidana pemerasan, pemeriksaan terhadap warga binaan yang melakukan
tindak pidana pemerasan, dan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan
hambatan dalam penyidikan terhadap warga binaan yang melakukaan tindak pidana pemerasan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris yaitu
Studi Kepustakaan (Libray research) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara
mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kasus-kasus yang ada dan penelitian lapangan (Fiel research) untuk memperoleh data
primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses penyidikan terhadap warga binaan yang
melakukan tindak pidana pemerasan terdapat beberapa perbedaan dengan penyidikan yang
biasa. Pihak penyidik terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak LP dengan meminta izin
kepada kepala lapas untuk peminjaman warga binaan, Tersangka Tidak di Tahan di Kantor
Polisi, pemeriksaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana pemerasan adalah
harus adanya izin dari pihak Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Aceh didampingi juga
oleh pihak pegawai LP Kelas II Kajhu dan kepada tersangka tidak dilakukan penahanan, Saat
diperiksa didampigi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan dalam penyidikan yaitu
pemeriksaan memakan waktu, mekanisme yang panjang, tidak maksimalnya tugas sipir, terbatasnya petugas baik penyidik maupun sipir lapas, upaya yang telah dilakukan yaitu
meningkatkan koordinasi antar lembaga, penambahan SDM, memaksimalkan SDM penyidik,
meningkatkan penjagaan di lapas. Disarankan kepada pihak kepolisian dan lapas untuk saling berkoordinasi, pihak lapas
untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap narapidana dan juga upaya penyadaran hukum.