Kepolisian memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan, diatur dalam pasal 7
KUHAP yang menerangkan wewenang penyidik yaitu menerima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa menjelaskan
pemenuhan hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang
tidak memiliki izin edar, hambatan- hambatan dalam penyidikan tindak pidana mengedarkan
sediaan farmasi tanpa memiliki izin izin edar dan upaya- upaya yang harus dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu dengan
cara membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan Penelitian lapagan
dengan mewawancarai Responden dan Informan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa, pemenuhan hak tersangka dalam penyidikan sediaan
farmasi ini belum sepenuhnya dilakukan. Dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada
pemeriksaan di tahap penyidikan. Hambatan yang didapatkan dalam penyidikan tindak pidana ini
adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya Farmasi tanpa izin edar, kurangnya
laporan masyarakat dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan
Rendahnya penyidikan terhadap tindak pidana sediaan farmasi tanpa izin edar sehingga
menyulitkan pihak penyidik dalam proses pengumpulan barang bukti. Upaya yang telah
dilakukan dalam penyidikan tindak pidana ini dengan cara menjalin kerjasama antar lembaga
yang berwenang dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya farmasi yang tidak
memiliki izin edar.
Disarankan kepada penyidik agar melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan
yang ada. dan disarankan juga kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan agar bekerja lebih
memungkinkan dalam bentuk pengawasan kesediaan farmasi di karena hal ini berdampak pada
perlindungan bagi kesehatan untuk itu masyarakat banyak