Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan dan ganti kerugian
atau rehabilitasi. Pada perkara nomor 97/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang objek
perkaranya adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh
non-aktif Irwandi Yusuf. Dalam putusannya hakim menolak seluruhnya
permohonan praperadilan yang diajukan.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan alasan permohonan praperadilan
diajukan dalam perkara penangkapan Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf,
faktor yang menyebabkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak
permohonan praperadilan, dan menjelaskan kekuatan putusan praperadilan
tersebut.
Bahan penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian yuridis
normatif sehingga bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diajukannya praperadilan
yaitu Pemohon menganggap penangkapan dan penahanan terhadap Gubernur
Provinsi Aceh Non-Aktif, Irwandi Yusuf itu tidaklah sah. Faktor Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yaitu, bahwa Pemohon
tidak memiliki hak gugat/legal standing untuk mengajukan permohonan
praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap
Gubernur Provinsi Aceh Non-Aktif, Irwandi Yusuf. Kekuatan putusan
praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011
putusan Praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi karena adanya keharusan
untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat.
Disarankan agar para penegak hukum hendaknya ikut berperan untuk lebih
memperhatikan prosedur pelaksanaan penyidikan sampai penetapan tersangka.
Selain itu, hakim pemeriksa permohonan praperadilan juga seharusnya
menghindari pemeriksaan tersangka yang sifatnya kurang substansial, hal ini
menjadi penting dikarenakan seringnya tersangka maupun penasihat hukum
tersangka mendalilkan hal-hal yang sifatnya kurang substansial untuk diperiksa
guna meloloskan dirinya dari jeratan penetapan tersangka