Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan dari seorang tentang
adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh
berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan
pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang,
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Meskipun sudah diatur
dalam Undang-Undang namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan
hambatan-hambatan dalam proses penyidikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap
pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin, menjelaskan fa ktor
penyebab terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin serta
hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi tindak
pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan
dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan
penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan,
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut
hasil hutan kayu tanpa izin yaitu menerima laporan, penyempurnaan berita acara,
menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum. faktor penyebab terjadinya
tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin yaitu karena faktor
kemiskinan, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Hambatan dan upaya yang
dilakukan terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin tersebut
antara lain adalah: faktor regulasi hukum, lemahnya mental aparat penegak
hukum, sumber daya manusia dan Perilaku Masyakarat Sekitar Hutan . Upaya
kepolisian dan Polisi Hutan bersifat pencegahan dengan patroli, sosialisasi dan
penyuluhan dan penindakan.
Disarankan kepada penyidik polisi dan PPNS saling bekerjasama dalam
melakukan penyidikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara kedua belah
pihak. Diharapkan kepada pemerintah agar merumuskan peraturan dan Undang�Undang yang tidak tumpang tindih antara wewenang penyidik polisi dan PPNS
dan diharapkan kepada aparatur pemerintah dan penegak hukum untuk
bekerjasama dalam melindungi hutan dari tindakan pengrusakan hutan.