Prostitusi terhadap anak merupakan suatu tindak pidana dimana tindak
pidana ini diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.
Selanjutnya Pelrindungan terhadap anak diatur pada Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa (1) Dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak
Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia
yang bersifat independen.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak anak korban tindak
pidana prostitusi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Aceh, hambatan
dalam memberikan perlindungan hak anak korban tindak pidana prostitusi, dan upaya
penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana
prostitusi terhadap anak.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan
dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan
informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemenuhan hak anak yaitu hak untuk
mendapatkan rehabilitasi, memperoleh kesehatan selama menghadapi permasalahan
hukum, upaya aborsi jika diperlukan, hak tetap memperoleh pendidikan, dan
membantu anak untuk proses reintegrasi dengan masyarakat. Hambatan yang
dihadapi yaitu kurangnya komunikasi antara pihak penegak hukum, belum
dikenalnya KPAID, serta kurangnya anggaran dan staf. Upaya yang telah
dilakukan oleh KPAID Aceh antara lain yaitu memperbanyak sosialisasi tentang
lembaga mereka maupun perlindungan anak, menggalakkan edukasi mengenai
pendidikan seksual, bekerjasama dengan sekolah dan dayah/pesantren dalam
mencegah terjadinya prostitusi. Upaya yang telah dilakukan yaitu upaya preventif
dengan memberikan pendidikan seksual bagi anak dan sosialisasi dan pemahaman
masyarakat serta represif yaitu menangkap dan menindak tegas pelaku.
Disarankan KPAID Aceh untuk dapat memenuhi hak-hak anak korban tindak
pidana prostitusi. Agar memperbanyak sosialisasi terkait masalah-masalah seksual
bagi anak agar tidak menjadi korban prostitusi.