Pasal 19 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidik dapat menghentikan
penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Pengaturan hukum tesebut menyebabkan 2 (dua) kasus tindak pidana pemalsuan
tanda tangan yang dingani Reskrim Polresta Banda Aceh yang harus dihentikan
penyidikannya demi hukum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penghentian
penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang melibatkan pegawai
kantor pos. untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana
pemalsuan tanda tangan yang melibatkan pegawai kantor pos. untuk mengetahui
upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan
tanda tangan yang melibatkan pegawai kantor pos.
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis
empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna
memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dengan mewawancarai
responden dan informan untuk memperoleh data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penghentian penyidikan
tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang melibatkan pegawai kantor pos adalah
tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya ternyata bukan perkara pidana, dan dan
terjadinya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Hambatan dalam
penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang melibatkan pegawai
kantor pos adalah faktor keterangan tersangka dan saksi yang sulit memberikan
keterangan, faktor sumber daya manusia yang kurang baik, rumitnya prosedur
untuk penyidikan pejabat, dan minimnya anggaran penyidikan. Upaya untuk
mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan
yang melibatkan pegawai kantor pos adalah sosialisasi tentang pentingnya taat
hukum, menciptakan penegak hukum yang professional, meningkatkan tingkat
kesadaran hukum masyarakat, dan tidak membedakan prosedur untuk penyidikan
terhadap pejabat.
Disarankan kepada setiap instansi agar meningkatkan sosialisasi serta
penyuluhan hukum kepada seluruh pegawai tentang jeratan hukum bagi siapa saja
yang memalsukan tanda tangan. Disarankan kepada masyarakat agar tidak tertipu
dengan tanda tangan palsu yanng mengatasnamakan orang lain karena akan
merugikan masyarakat sendiri.