Tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika diatur dalam Pasal
114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
menyatakan bahwa : “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga). Meskipun ancaman pidananya tergolong berat namun pada tahun
2020 masih ditemui 3 (tiga) kasus tindak pidana menjadi perantara jual beli
narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika jenis Sabu yang dilakukan
oleh perempuan. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
hukuman yang relatifnya terhadap pelaku. Serta untuk menjelaskan upaya
penanggulangan terhadap tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika jenis
Sabu yang dilakukan oleh perempuan.
Metode penelitian dalam penulisan ini dipilih penelitian yuridis empiris
dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh
data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari
buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh
perempuan yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor ekonomi/bisnis, faktor
pendidikan/keluarga, faktor lingkungan, faktor keimanan pelaku. Pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan hukuman mengingat kodratnya sebagaimana
perempuan yang memiliki anak dibawah umur bersikap sopan dan memberikan
keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan belum
pernah dihukum. Upaya penanggulangannya yaitu melalui upaya pencegahan
(preventif) dan upaya penindakan (represif) setelah terjadinya tindak pidana.
Disarankan Pelaku harus mampu mencari pekerjaan lain yang halal dan
tidak bertentangan dengan hukum. Kepada keluarga agar lebih dapat
memperhatikan serta merangkul pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.
Hakim dan Jaksa disarankan agar dapat memberi hukuman yang setimpal kepada
pelaku. Masyarakat disarankan agar turut berperan aktif dalam melaporkan