Ketentuan mengenai Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkmah
Agung dalam Pasal 53 ayat (2) yaitu: “Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan
Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat
Pertama tersebut”. Namun dalam kenyataannya masa waktu penerimaan putusan
kasasi oleh terdakwa lebih dari 30 hari dan tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan
dalam Undang-Undang.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemulihan hak-hak terdakwa
dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala dalam
perkara tindak pidana korupsi, dan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris
yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam
masyarakat. Dan data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research) dan penelitian kepustakaan (library research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi Pemulihan hak-hak terdakwa
dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala,
bahwasanya belum terpenuhi dikarenakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung
belum diterima oleh terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi ialah, menurut pandangan
hakim bahwa berkas-berkas yang dilimpahkan baik berita acara pemeriksaan,
tuntutan jaksa dan bahkan pembuktian dipengadilan tidak memenuhi unsur tindak
pidana korupsi dan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim
tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
Disarankan kepada terdakwa agar dapat meminta pemenuhan hak-hak nya
dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan
Disarankan kepada para penegak hukum khususnya Penyidik dan Jaksa Penuntut
umum harus lebih profesional pada tahap penyidikan dan penuntutan serta pada saat
melakukan pemeriksaan terhadap suatu kasus yang termuat dalam surat dakwaan
yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mencegah terjadinya pendzaliman
terhadap orang-orang yang diduga tidak bersalah sebelum ia mempunyai kekuatan
hukum tetap