Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan….dst,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah). Namun kenyataanya, Terdakwa yang merupakan pegawai
negeri sipil biasa, justru menjeratnya menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana
gaji ganda.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum pidana
materiil yang tidak tepat dan dasar alasan pertimbangan hakim sehingga berbeda
pendapat (Dissenting Opinion), pada tindak pidana korupsi gaji ganda dalam
Putusan Nomor 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan
pengadilan dengan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan tindak
materiil yang tidak tepat dalam putusan tersebut dikarenakan adanya unsur yang
tidak terbukti dalam Pasal 3, yaitu menyalahgunaan wewenang, kesempatan atau
sarana yang ada padanya, sehingga terdakwa lebih pantas dihukum dengan
melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan salah satu hakim berpendapat bahwa
berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2
dibandingkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kepada para penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan
kebijakannya dalam penjatuhan hukuman pada suatu tindak pidana. Selain itu,
diharapkan kedepannya kebijakan hukum seperti Dissenting Opinion menjadi
rujukan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu perkara