Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan
bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat,
dapat berperan aktif dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggungjawab. Namun pada kenyataannya pembinaan klien pemasyarakatan pelaku
tindak pidana pencabulan di BAPAS Klas II Banda Aceh belum berjalan optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan narapidana
tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, untuk
menjelaskan hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana tindak pidana
pencabulan di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, dan untuk menjelaskan
upaya-upaya dalam pembinaan narapidana tindak pidana pencabulan di Balai
Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.
Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan
dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-suber tertulis, literatur dan
peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana
tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh dilakukan
setelah narapidana mendapat hak integrasi dari LAPAS ke dalam lingkungan
masyarakat melalui pembinaan dan bimbingan di BAPAS. Adapun bentuk-bentuk
bimbingan yang berikan oleh pihak BAPAS yaitu bimbingan kepribadian, bimbingan
kemandirian, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan melalui
bekerjasama dengan pemerintahan gampong, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Hambtan-hambatan dalam pembinaan narapidana tindak pidana pencabulan di Balai
Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh yaitu kurangnya personil BAPAS, luasnya
wilayah kerja BAPAS, sarana dan prasarana, minimnya anggaran biaya operasional,
faktor personal dan lokasi tinggal klien dan kurangnya pemahaman masyarakat.
Upaya dalam pembinaan narapidana tindak pidana pencabulan di Balai
Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh yaitu merekrut pembimbing sukarelawan,
kerjasama antar lembaga, mendirikan posko pengaduan, penghematan anggaran,
peningkatan SDM klien, membenahi indentitas klien.
Kepada BAPAS kelas II Banda Aceh agar meningkatkan upaya-upaya
pembimbingan bagi klien pemasyarakatan dengan menambah jumlah personil, sarana
prasarana dan menambah biaya operasional. Kepada Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Aceh agar memperhatikan tata cara pembinaan klien oleh pihak BAPAS apakah
sudah mencapai tujuan pemidanaan khususnya klien kasus pencabulan.