Pembuktian Jarimah Maisir dalam kasus jual beli Chip Judi online diatur
dalam Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang
menyatakan bahwa : “Hakim dilarang menjatuhkan „Uqubat kepada terdakwa,
kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti
yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang
bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembuktian terhadap
Jarimah Maisir dalam kasus jual beli Chip judi online, untuk menjelaskan
hambatan dalam proses pembuktian Jarimah Maisir dalam kasus jual beli Chip
judi online, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan penyidik guna untuk
memudahkan proses pembuktian Jarimah Maisir dalam kasus jual beli Chip judi
onine.
Penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan melalui
penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan
penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian terhadap Jarimah
Maisir dalam kasus jual beli Chip judi online belum optimal karena fasilitas dalam
proses pembuktian masih minim serta terbatas dan belum memadai dan kurang
canggihnya fasilitas untuk membuktikan proses pembuktian Jarimah Maisir.
Hambatan yang dihadapi yaitu kendala teknis kurangnya pemahaman dan
penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, serta kurangnya fasilitas
yang modern dalam pencarian barang bukti, kurangnya keseriusan pihak Dinas
Syariat Islam dalam menangani Jarimah Maisir dan dangkalnya pemahaman
masyarakat terhadap akidah. Upaya yang dilakukan penyidik guna memudahkan
proses pembuktian Jarimah Maisir dalam kasus jual beli Chip judi online yaitu
dengan melakukan kerja sama antar instansi pemerintah terkait guna untuk
memudahkan serta mendapatkan fasilitas yang lebih canggih dibidangnya.
Disarankan penyidik untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap
penguasaan di bidang teknologi informasi, serta fasilitas yang modern dalam
pencarian barang bukti dan melakukan kerja sama antar instansi pemerintah
terkait agar proses pembuktian berjalan maksimal.