Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan
bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman
untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang itu maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada
praktiknya masih banyak terjadinya pemerasan dan pengancaman yang dilakukan
sehingga perlu dicermati penyebab terjadinya hal tersebut.
Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dan menganalisis
pertimbangan hakim yang kurang sesuai dalam penjatuhan pidana dalam tindak
pidana pengancaman dan pemerasan pada Putusan Nomor
137/Pid.B/2020/PN.BNA dan putusan hakim yang belum mencerminkan
kepastian hukum dan nilai keadilan dengan tidak melihat fakta-fakta persidangan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan
pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari penelitian yang diangkat dari putusan
pengadilan negeri Banda Aceh nomor 137/PID.B/2020/PN.BNA. Penelitian ini
dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah
perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan putusan nomor
137/Pid.B/2020/PN Bna tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang
terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim dalam memutus perkara sudah
sepenuhnya memperhatikan asas kepastian hukum dan mempertimbangkan
perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sanksi yang telah diputuskan
oleh hakim. Keputusan yang telah di tetapkan majelis hakim terlalu ringan untuk
kejahatan yang telah dilakukan, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman jangan
terlalu ringan karena kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah
direncanakan atau terencanakan seharusnya hukuman yang dikenakan oleh hakim
terhadap terdakwa lebih dari yang ditetapkan hakim.
Disarankan kepada hakim agar menerapkan dasar hukum yang tepat dalam
membuktikan kesalahan para terdakwa dan dalam menjatuhkan putusan terhadap
penjatuhan pidana pemerasan dan pengancaman. Seharusnya hakim memegang
peranan penting dalam menegakkan keadilan