Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan
bahwa: Siapa pun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain
atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya
dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Istiadat, tidak mengatur tentang kejahatan “pengeroyokan”. Akan tetapi tindak pidana
tersebut diselesaikan melalui peradilan adat mukim.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana
pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecataman Tapak Tuan
Kabupaten Aceh Selatan, faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan adat Mukim, dan
penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat
Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
yuridis empiris yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan
perundang-undangan, dan penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai
responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyelesaian tindak pidana
pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecataman Tapak Tuan
Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penerimaan
perkara baik laporan/pengaduan oleh pemuka adat, tahap Pemberitahuan Kepada Keucik dan
perangkatnya, tahap pembertahuan kepada para pihak, tahap Pemeriksaan dan Sidang, Putusan Adat, dan sanksi adat. Faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan Adat Mukim
karena peradilan adat sebagai lembaga perdamaian, sudah mendarah daging, putusan lembaga
adat mukim bersifat musyawarah/mufakat, proses berperkara tidak rumit dan mudah
dijangkau, sederhana dan tidak memakan biaya, terwujud kembali hubungan kekeluargaan, dan tidak ada kalah menang, dan penerapan pidana adat berupa: teguran, permintaan maaf, uang pengobatan, dan peumat jaroe.
Disarankan untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian
perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan
sosialisasi kepada pemangku adat baik ditingkat mukim maupun gampong serta masyarakat
terkait pemahaman hukum adat