Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana
dijelaskan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Namun dalam praktiknya
pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh perempuan di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi
Acehmasih ditemukan beberapa hambatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan menjelaskan pelaksanaan
penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan,
menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan, dan untuk menjelaskan
hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyidikan tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh perempuan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yaitu
dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang�undangan, dan penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai kepada
responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang
diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan
selaman ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menerima laporan
dari masyarakat, melakukan penangkapan, dan melakukan penggeledahan.
Pemenuhan hak-hak tersangka berupa menjamin keadilan, menjamin
perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dan persamaan hak dimuka hukum.
Hambatannya adalah kekurangan alat bukti, minimnya dana operasional
penyidikan, dan kurangnya partisipasi masyarakat, sedangkan upaya yang
dilakukan adalah memaksimalkan sdm penyidik, mengajukan rencana
penambahan biaya oprasional, mengoptimalkan informasi informan dan tersangka
yang tertangkap, dan mengembangkan teknik-teknik penyidikan.
Disarankan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perempuan yang
melakukan tindak pidana narkotika agar hak-hak dasar pelaku harus lebih
diutaman sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan juga diharapkan kepada
pemerintah untuk menyediakan biaya operasional dalam penindakan kasus
narkotika di Aceh disamping itu juga diharapkan kepada pemerintah instansi
terkait untuk menyekolahkan penyidik ke jenjang yang lebih tinggi