Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara
tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Transmigrasi adalah
perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan
di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang
dipandang perlu oleh pemerintah. Penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Meskipun telah di
atur dengan sanksi yang berat akan tetapi masih juga terdapat tindak pidana korupsi
dana transmigrasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi, untuk menjelaskan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dana transmigrasi, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam
penanggulangan tindak pidana korupsi dana transmigrasi.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan
dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan
cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya
tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah kurangnya keimanan, kesempatan,
gaya hidup, kurangnya pengawasan dari pimpinan, kurangnya pendapatan, dan
sikap masyarakat yang apatis terhadap korupsi. Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi
adalah keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana dan hal-hal yang
memberatkan terdakwa. Hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya
mendapatkan barang bukti dan alat bukti, manipulasi data atau faktur, kurangnya
ketegasan dan kerja sama dari aparat penegak hukum. Upaya untuk mengatasi
berbagai hambatan dengan cara melakukan sosialisasi, meningkatkan pengawasan
dalam pencegahan korupsi, menjatuhkan pidana tanpa pandang bulu, aparat
penegak hukum harus bekerja dengan baik.
Disarankan kepada pimpinan instansi yang terkait agar melakukan
pengawasan ketat terhadap bawahannya di setiap pekerjaan. Disarankan kepada
hakim untuk mempertahankan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman.
Disarankan kepada mitra agar lebih professional dalam bekerja. Dan disarankan
kepada penyidik agar lebih professional dalam melaksanakan tugasnya