Pasal 184 Ayat (2) KUHP menyebutkan didalamnya yaitu “diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh
lawannya”. Dasar hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perkelahian terdapat
juga dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat
dan Adat Istiadat. Seharusnya perkelahian yang dilakukan oleh oknum TNI diselesaikan
di Pengadilan Militer, namun dalam kenyataannya diselesaikan melalui Lembaga Adat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh oknum tni, penyelesaian tindak pidana
perkelahian yang diselesaikan melalui lembaga adat dan hambatan dan upaya
penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan
perundang-undangan. Kemudian dilakukan juga penelitian lapangan guna memperoleh
data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa faktor penyebab terjadinya penyebab
terjadinya tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh oknum tni di wilayah Aceh
Besar adalah faktor psikologis, faktor lingkungan, adanya kesalahpahaman, adanya
provokasi dari pihak-pihak tertentu. penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan melalui
lembaga adat yaitu pengaduan atau laporan dari pihak yang bersengketa, penerimaan
perkara oleh lembaga adat, pemberitahuan kepada lembaga adat gampong, pemeriksaan
dan sidang yang diselenggarakan oleh lembaga adat gampong, pengambilan keputusan
dan sanksi, putusan adat aceh. hambatan penyelesaian tindak pidana perkelahian oleh tni
secara adat adalah sulitnya mendapatkan keterangan saksi, permintaan denda dari pihak
korban terlalu besar. sulitnya pihak ketiga mempertemukan kedua belah pihak. upaya
penyelesaian tindak pidana perkelahian oleh tni secara adat adalah melaksanakan mediasi
melalui perdamaian secara musyawarah dan mufakat, memberikan penyuluhan atau
sosialisasi, memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap oknum tni lainnya,
Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat serta mahasiswa agar bersama�sama menciptakan keamanan serta menjauhi segala perbuatan yang berkonflik dengan
hukum, diharapkan kepada majelis adat aceh untuk memberikan sosialisasi kepada
lembaga adat atau perangkat adat gampong mengenai perkara-perkara yang diselesaikan
di gampong, diharapkan kepada seluruh lembaga adat gampong atau perangkat adat
gampong dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui peradilan adat agar mampu
meningkatkan perannya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap
korban yang merasa dirugikan