Dalam Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki
SIPI dan Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Pada kenyataannya Masih
ditemukan 3 (tiga) Kasus Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab nelayan
menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di wilayah aceh. Hambatan dalam
penanggulangan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan. Upaya yang dilakukan
untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan.
Untuk memperoleh data skunder dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan
dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang
relevan dengan penulisan skripsi ini. untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian
lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu
yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyebab oknum nelayan melakukan
penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan adalah karena berupaya untuk menghindari
pajak, kurangnya kesadaran hukum, dan dorongan ekonomi. Hambatan yang ditemui oleh pihak
Dit Pol Air Polda Aceh karena luasnya lingkup wilayah patroli yang harus dikawal terbalik
dengan jumlah personil yang terbatas. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak
pidana.
Diharapkan kepada kelompok-kelompok nelayan, maupun pemilik kapal yang
mengoperasikan kapal penangkapan ikan agar mematuhi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan sepenuhnya, Diharapkan kedepannya pihak Dit Pol Air Polda Aceh dapat
meningkatkan lagi segala bentuk upaya penanggulangan dari segi Preventif dan Represif yang
meliputi Penyuluhan, sosialisasi, juga penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana,
pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana