Korupsi pada dasarnya dapat mengandung pengertian sebagai perilaku
pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar
dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka.
Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menjelaskan
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak
pidana korupsi penyalah gunaan kewenangan pada putusan PN banda aceh No.
No. 55/Pid.sus/2014/PN, Bna. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan
dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian
lapangan (field research) lalu dianalisis dan diolah secara sistematis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan jaksa
penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan
yang dibebankan terhadap terdakwa karena dakwaan primair dan subsidair
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sesuai
dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan oleh karena itu
haruslah di bebaskan.
Putusan bebas dapat dibenarkan secara hukum apabila unsur ataupun
bukti-bukti tindak pidana korupsi yang di dakwakan pada persidangan tidak
terpenuhi, maka segala tuntutan yang dibebabnkan kepada terdakwa
dinyatakan gugur.
Diharapkan agar para aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan,
Kepolisian, Lembaga Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku
koruptif dapat diatasi.