Pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan disebutkan Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Namun di Aceh menyangkut dengan
perkara tentang pembakaran hutan diselesaikan secara adat sebagaimana diatur
dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Meskipun telah diatur dalam qanun namun
dalam pelaksanaannya masih di temukan hambatan-hambatannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana pembakaran hutan, menjelaskan penerapan sanksi adat terhadap
tindak pidana pembakaran hutan serta hambatan dan upaya yang dilakukan
terhadap penyelesaian perkara pembakaran hutan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang diperoleh
melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori,
jurnal-jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkaid,
sedangkam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara
melakukan wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembakaran
hutan, yakni: faktor kurangnya lapangan kerja, faktor biologis, faktor kepribadian
dan faktorpsikologis. Penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana pembakaran
hutan yaitu Teguran, Permintaan maaf, Membayar denda dan Dikeluarkan
dari gampong. Hambatan dalampenyelesaian perkara pembakaran hutan tersebut
dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat, dan
masyarakat merasa tidak puas terhadap putusan hakim adat, Upaya yang
dilakukanaparat gampong dan Imum Mukimbersifat pencegahan dengan cara
sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap pelaku.
Disarankan Kepada Hakim adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih
tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan Kepada pimpinan daerah serta
perangkat gampong agar dapat memberikan sosialisasi dan pehaman kepada
masyarakat tentang hukum adat