Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana di
ubah pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan
bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak
memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Namun kenyataannya
tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin oleh WNA ini terjadi di wilayah hukum
Pengadilan Banda Aceh, meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana
penangkapan ikan tanpa izin, hambatan dan upaya yang ada dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dengan mengkaji peraturan undang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli
hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan untuk
memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di
wilayah pengelolaan perikanan Indonesia oleh WNA yaitu faktor potensi
sumberdaya ikan dilaut Indonesia sangat melimpah, selain itu faktor ekonomi juga
mempengaruhi nelayan melakukan penangkapan ikan Illegal karena tidak memiliki
pekerjaan lain dan hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan, serta
faktor kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh nelayan juga salah satu penyebab
yang mendorong nelayan melakukan pelanggaran terhadap SIUP. Hambatan pada
tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin yaitu masih lemahnya pengawasan yang
disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, yaitu biaya pemeliharaan kapal
yang menjadi barang bukti dipengadilan, keterbatasan jumlah penerjemah bahasa�bahasa negara asing seperti Thailand, Vietnam, Myanmar. Upaya penanggulangan
terjadinya tindak pidana penangkapan ikan yang terjadi adalah Upaya preventif yang
dilakukan antara lain melakukan patroli secara rutin dan membentuk sistem
keamanan yang efektif dibawah koordinasi badan yang berwenang. Upaya represif
yaitu melalui proses penangkapan, penyidikan, peradilan dan penjatuhan tuntutan
dan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana.
disarankan agar ditingkatkannya pengawasan dari pihak PSDKP dan Badan
yang berwenang lainnya agar lebih aktif patroli serta sosialisasi mengenai dampak
yang ditimbulkan dari tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa izin.