Berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika
perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun. Dalam putusan nomor 443/PID.B/2018/PN Bna Majelis Hakim
kurang tepat dalam menerapkan dasar hukum yang belum sesuai terhadap fakta-fakta di
persidangan, seharusnya majelis hakim menerapkan putusan sesuai dengan pasal yang
telah ditentukan dalam pasal pasal 351 ayat (2) dan ayat (1) KUHP, namun putusan
hakim relatif ringan, seharusnya terdakwa mendapat vonis yang sesuai agar terdakwa
merasakan efek jera.
Adapun tujuan penulisan ini untuk menjelaskan tuntutan jaksa dan putusan hakim
yang relatif ringan terhadap perkara pidana putusan Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna,
putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351
ayat (1) KUHP, dan Putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif
(kepustakaan) dengan pendekatan Studi Kasus, Studi kepustakaan dilakukan dengan
maksud memperoleh bahan hukum primer yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip,
menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian berdasarkan fakta persidangan kualitas dari perbuatan terdakwa
telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 351 ayat (2), akibat dari
perbuatannya korban mengalami luka berat dan trauma, hasil tuntutan dari jaksa penuntut
umum yaitu 2 tahun penjara, namun putusan Hakim hanya 1 tahun penjara. Dari tuntutan
dan putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum. Dalam pertimbangannya, hakim hanya mempertimbangkan tentang alat-alat bukti
yang di ajukan yaitu keterangan saksi dan terdakwa, tetapi tidak secara rinci
mempertimbangkan tentang pasal yang menjerat terdakwa yang seharusnya memberatkan
terdakwa bukan lebih meringankannya.
Disarankan kepada hakim dalam menerapkan pasal yang dijadikan oleh hakim
sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan, hendaknya terlebih dahulu mencermati
fakta-fakta yang ada di persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh seorang
pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman,perlu tetap mengusahakan agar putusan Hakim
mencerminkan tiga unsur yakni nilai keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.