Jarimah khalwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan diatur dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat perkawinan di tempat tertutup atau tersembunyi. Penegakan hukum terhadap jarimah khalwat dilaksanakan melalui Mahkamah Syariah dan aparat Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga penting dikaji dalam tinjauan kriminologi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat, menjelaskan bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjelaskan upaya pencegahan yang efektif agar jarimah khalwat tidak terulang kembali.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, aparat Wilayatul Hisbah, dan akademisi sebagai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, biasanya pelaku hanya diberikan pembinaan dan sosialisasi, sementara untuk pelanggaran yang tergolong sedang, penanganannya dapat dilakukan melalui restoratif justice, sementara pelanggaran yang tergolong berat yaitu Ketika pelaku melewati batas wajar yang mengarah pada perbuatan zina maka kasus tersebut dapat dinaikkan ke pengadilan. terjadinya jarimah khalwat dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, pergaulan, dan faktor individu. Pencegahan jarimah khalwat dapat dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi hukum, penguatan peran keluarga dan Lembaga pendidikan, serta peran aktif aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten. Lembaga pendidikan dan keluarga diharapkan memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan, serta masyarakat berperan aktif dalam menjaga norma sosial dan meningkatkan kesadaran hukum.