Pasal 7 ayat (2) disebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada
dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a. Namun meskipun telah diatur dalam Undang-Undang masih banyak
ditemukannya permasalahan dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik
dalam mengungkapkan kasus tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan
penyidikan tindak pidana penyelundupan mobil, menjelaskan hambatan-hambatan
yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana
penyelundupan mobil dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh penyidik
dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan
mobil.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan
dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan
penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan,
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana
penyelundupan mobil hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang�Undang yaitu penyidik telah melakukan penyalahgunaan prosedur pemeriksaan
terhadap tersangka dimana tidak ditempatkannya hak dan kedudukan tersangka
yaitu terhadap haknya untuk mendapatkan bantuan hukun dan mendapatkan
tekanan, intimidasi dan ditakut-takuti. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik
dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan mobil yaitu Kurangnya
jumlah penyidik khususnya untuk kualifikasi Pelaksana, Kurangnya Sarana dan
Prasarana sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap
pelaku penyelundupan. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan
antar instansi Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan antar instansi yang ada
di pelabuhan. Upaya yang dilakukan dalam menangulangi hambatan dalam
penyidikan tindak pidana penmyelundupan mobil yaitu Menambah jumlah
penyidik dalam penanganan tindak pidana penyelundupan mobil, Melengkapi
Fasilitas Sarana Dan Prasarana, Mengadakan pelatihan-pelatihan guna
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi dan
Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan peyuluhan dan
sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana
penyelundupan mobil.
Disarankan kepada pihak Kepolisian Daerah Aceh untuk menambahkah
personel penyidik dan meningkatkan sarana dan prasarana dan Kedepan perlu
dilakukan kerja sama lintas instansi dalam bentuk pertukaran informasi, dan
pelatihan bantuan teknis pelatihan.