Kebijakan trayek angkutan barang belum terlaksana dengan baik dan harus
segera dievaluasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Banda Aceh
semestinya selalu dilakukan evaluasi dan tetap mengutamakan kepentingan
publik. Ketentuan mengenai Trayek Angkutan Barang diatur dalam Undang�Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 161
huruf (b) tersedia pusat distribusi logistik dan atau tempat untuk memuat dan
membongkar barang, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di
Jalan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Kewenangan Pemerintah Kota
Banda Aceh Dalam Penataan Trayek Angkutan Barang Menurut Peraturan
Perundang-Undangan, menjelaskan Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kota
Banda Aceh Dalam Penataan Trayek Angkutan Barang, serta untuk menjelaskan
Upaya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Penataan Trayek Angkutan
Barang.
Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta
mengumpulkan data-data primer yang telah di dapat melalui pengumpulan data
primer yang kemudian dipadukan dengan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Kota Banda
Aceh Dalam Penataan Trayek Angkutan Barang belum terlaksana dengan
maksimal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di
Jalan. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penataan
Trayek Angkutan Barang yaitu kurangnya kesadaran untuk tertib administrasi
bagi para pelaku usaha dan pengemudi serta Standar Kelayakan Angkutan Barang
yang masih kurang memadai, Mengupayakan Angkutan Barang untuk memenuhi
kelengkapan surat atau dokumen-dokumen serta Dinas Perhubungan melakukan
uji kelayakan terhadap kendaraan umum secara berkala
Disarankan Pemerintah kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Perhubungan
harus berkomunikasi lebih intens lagi ke semua pihak yang terkait transportasi
dan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, dan semestinya pemerintah melakukan
pembinaan, sosialisasi pada supir angkutan Kota mengenai izin trayek angkutan
barang dan yang berkaitan berlalu lintas, Untuk pengemudi angkutan barang Kota
Banda Aceh agar mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
mengikuti dan takluk atas hukum yang telah dibuat oleh perundang-undangan.