Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan bahwa
Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Aceh
merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang penyelenggaraan pemerintahanya
atas dasar otonomi khusus ditandai dengan lahirnya Undang-undnag No. 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh Pemungutan pajak rokok menjadi kewenagan
pemerinah pusat dan didistribusikan kedaerah salah satunya Aceh dalam
distribusinya, terdapat mekanisme pegaturan yang tumpeng tindih diman
pengaturan teknis yang dijadikan pedoman mengacu pada peraturan mentri, di
lainsisi regulasinya diatur oleh daerah sehingga menjadi persoalan hukum diman,
seharusnya secara penuh menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengelola
pemerintah pusat masih memiliki kewenagan
Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Kewenagan Pemerintah
Aceh dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak rokok. Untuk
mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Aceh dalam melaksanakan
pemungutan dan pengelolaan pajak rokok. Untuk mengetahui Upaya yang
dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi melaksanakan pemungutan dan
pengelolaan pajak rokok
Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data
dilakukan dengan metode, Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang
menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan
dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang
dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau
variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan
(observasi), dan wawancara (interview).
Hasil Penelitian dalam Kewenagan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan
Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Pemungutan Pajak Rokok dilakukan
oleh Pemerintah Pusat melalui KPPBC. dikarenakan objek pajak rokok bersifat
mobile yang dapat dipindahkan ke daerah lain dan dampak dari pungutan ini
tidak dapat dilokalisasi, selain pajak rokok bertujuan untuk stabilisasi ekonomi
dan distribusi pendapatan, DJBC sebagai lembaga vertikal kementerian keuangan
tidak tunduk pada peraturan daerah, Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Aceh
Dalam Melaksanakan Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Rokok, Kendala dari
segi aturan hukum yang cenderung tumpang tindih antara peraturan daerah dengan
peraturan pusat seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen pajak. Upaya yang
dilakukan Pemerintah Aceh melalui badan pengelolaan keuangan Aceh
Pemerintah Aceh mengupayakan perbaikan regulasi tentang perpajakan khususnya
peraturan tentang pajak rokok, serta mendorong penegakan hukum oleh aparat
penegak hukum terhadiap tindakan illegal.
Disarankan Kewenagan Pemerintah Aceh Dalam Pelaksanaan Pemungutan
Dan Pengelolaan Pajak Rokok, pemerintah aceh mengupayayakan kewenang
pemungutan pajak rokok kedepanya ada pada pemerintah daerah, khususnya Aceh
dengan upaya sebelum itu terjadi pemerintah daerah harus terlebih dulu
mempersiapkan regulasi, sistem administrasi .