Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah mengatur tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
dan dipertegas dalam Permendagri Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 agar
terwujudnya pemerintah yang bersih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam pemerintahan desa. Di Indonesia kasus korupsi marak terjadi, berdasarkan
Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 sampai 2021, penemuan kasus
korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor
anggaran desa dengan total 154 kasus dan taksiran kerugian negara mencapai
Rp233 miliar. Maka untuk itu guna mewujudkan terlaksananya pemerintah yang
bersih BPD harus bekerja secara profesional agar dapat menuntaskan praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan profesionalisme BPD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
(Clean Government), kemudian menjelaskan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaannya serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BPD untuk
mewujudkan pemerintah yang bersih di Desa Panteriek tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh
dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan
cara mewawancara responden dan informan, dan data sekunder meliputi peraturan
perundang-undangan, bahan kepustakaan, serta dokumen yang didapat berkaitan
dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Panteriek telah bekerja
secara profesional dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, tetapi
meskipun BPD telah bekerja secara profesional, BPD menilai praktis-praktik
nepotisme masih terjadi pada pembentukan struktural desa. Untuk menyelesaikan
kendala yang terjadi maka BPD Desa Panteriek berupaya untuk mengedepankan
komunikasi yang kolektif dan konstruktif dengan pemerintahan desa agar
permasalahan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan kekeluargaan
sehingga tidak membuat konflik baru dan merusak solidaritas yang telah terbentuk.
Disarankan kepada BPD Desa Panteriek membuat perangkat digital berbasis
web untuk mengefisienkan dan mengefektifkan daya serap aspirasi, laporan
masyarakat dan media informatif aktual bagi masyarakat desa. Kemudian BPD
terus membangun komunikasi yang kolektif dan konstruktif dengan pemerintah
desa agar dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan menyelesaikan kendala
yang selama ini terjadi, sehingga BPD dapat berfungsi secara optimal dalam
memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.