Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dengan jelas mengatur bahwa pengusaha tidak boleh
mempekerjakan anak, namun ketentuan pasal ini dapat dikecualikan berdasarkan
Pasal 69 ayat (1), yaitu mereka yang berusia 13 hingga 15 tahun. Selama anak
tidak mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik, psikologis dan sosial
mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan. Hingga saat ini masih banyak
anak dibawah umur yang bekerja akibat berbagai macam faktor, oleh karena itu
pemerintah telah mengatur larangan adanya pekerja anak dibawah umur serta
ketentuan anak yang dapat bekerja disituasi tertentu, dengan begitu pekerja anak
dibawah umur diharapkan dapat berkurang hingga tidak ada sama sekali di semua
daerah yang ada di Indonesia khususnya Aceh.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan
timbulnya pekerja anak di kabupaten Bener Meriah dan menjelaskan perlindungan
hukum pekerja anak di kabupaten Bener Meriah serta menjelaskan upaya
pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap
perlindungan pekerja anak.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan
untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan
peraturan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, timbulnya pekerja anak di
kabupaten Bener Meriah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah,
pertama faktor ekonomi, kedua faktor pendidikan, dan yang terakhir faktor
kebiasaan. Perlindungan hukum pekerja anak di kabupaten Bener Meriah
mengacu pada hak dan kewajiban pekerja anak, jika dilihat dari pelaksanaan
perlindungan hukum tersebut belum efektif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pelaksanaan peraturan perundang�undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan di lapangan.
Disarankan kepada Pemerintah harus melakukan perbaikan perekonomian
dan pendidikan untuk anak sebagai penerus bangsa, sehingga kebiasaan
memperkerjakan anak dibawah umur dapat dihindari, dengan kebijakan
pemerintah yang telah ada untuk melindungi dan mendampingi anak yang
dipekerjakan agar yang mempekerjakan tidak berlaku sewenang-wenangnya, dan
pemerintah haruslah mempunyai target dalam menghapus pekerja anak secara
tuntas.