Reintegrasi Sosial merupakan tahap yang sangat penting dalam sistem
pemasyarakatan dimana narapidana disatukan kembali dengan masyarakat.
Ketentuan mengenai Reintegrasi Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun
2022 tentang Reintegrasi Sosial. Namun berjalannya suatu program tentu
memiliki tata laksana dan aturan yang mengikatnya, sehingga jalannya program
dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya terkadang bersebrangan
pada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena
itu perlu langkah lebih lanjut terhadap mekanisme aturan dan implementasi
dilapangan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyelenggaraan Program
Reintegrasi Sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, menjelaskan hambatan yang dihadapi
dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Reintegrasi Sosial, serta untuk
menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan
Program Reintegrasi Sosial.
Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan data primer yang telah di dapat melalui penelitian lapangan
kemudian dipadukan dengan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program reintegrasi sosial
bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh belum maksimal terlaksana
menurut Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Hambatan yang mengiringi
jalannya program reintegrasi sosial yaitu kemauan dari dalam diri warga binaan
yang tidak ingin berubah, tidak adanya surat jaminan dari pihak keluarga serta
domisili keluarga warga binaan yang berada jauh dari Lapas menyebabkan
terkendalanya proses pengusulan untuk mengikuti program reintegrasi sosial.
Mengupayakan warga binaan untuk memenuhi syarat dan tata cara mengajukan
Pembebasan Besyarat sesuai aturan hukum.
Disarankan pihak Lapas mampu membina warga binaan itu dengan baik agar
terpenuhi syarat-syarat bagi warga binaan untuk mengajukan Program Reintegrasi
Sosial. bagi warga binaan yang tidak ada keinginan untuk berubah, hendaknya ada
pekerja sosial memberikan bimbingan sosial untuk membantu permasalahan
warga binaan. Pihak Lapas harus mewajibkan pengisian informasi terkait nomor
telepon, email, ataupun sosial media yang bisa dihubungi bagi keluarga warga
binaan. Mengenai domisili, diharapkan pihak keluarga dapat mendampingi warga
binaan saat jalannya Program Reintegrasi di masyarakat.