Pasal 11 qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011 menyatakan
bahwa tentang penetapan dan pemungutan pajak yang isinya adalah wajib pajak
membayar pajak terutang dengan membayar sendiri berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan
sendiri pajak yang terutang. Namun kenyataanya dalam hal pemungutan pajak
yang terjadi pada beberapa warung kopi khususnya di Banda Aceh diakui masih ada
beberapa wajib pajak restoran dan warung kopi yang menunda pembayaran.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak
warung kopi oleh pemerintah kota Banda Aceh berdasarkan qanun kota Banda aceh nomor 7
tahun 2011. faktor penghambat pemungutan Pajak warung kopi berdasrkan qanun kota
Banda aceh nomor 7 tahun 2011. upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh
berdasarkan qanun nomor 7 tahun 2011 dalam menangani hambatan pemungutan pajak
warung kopi di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan
meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara
dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai
pemasalahan yang diteliti
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di
kota Banda Aceh berjalan secara maksimal. Akan tetapi masih adanya kendala di lapangan
mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak restoran dari target yang telah ditetapkan.
Faktor penghambat dalam pemungutan pajak warung kopi di kota Banda Aceh, yaitu
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman tentang
pajak restoran, ketidakpercayaan masyarakat pengelolaan pajak, kendala dari pihak kantor
BPKK Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam mengani hambatan pemungutan pajak di
kota Banda Aceh adalah mengadakan sosialisai atau penyuluhan terhadap pajak restoran dan
terkhusus pada pajak warung kopi. Selanjutnya melakukan publikasi terhadap pajak restoran
dengan media, baliho, spanduk dan media sosial.
Diharapkan kepada petugas BPKK kota Banda Aceh untuk lebih sering memberikan
sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak warung kopi di kota Banda Aceh,
selanjutnya kepada kantor BPKK kota Banda Aceh agar menambah sarana dan prasarana
dalam menunjang pemungutan pajak warung kopi di kota Banda Aceh penambahan petugas
yang terjun kelapangan agar penerimaan Wajib pajak dapat sesusi dengan apa yang sudah
di tetapkan.