Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mempunyai fungsi sebagai
tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri,
pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan
telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Akan
tetapi pelaksanaan di bidang perdagangan yaitu ekspor impor sulit sekali dilakukan
oleh masyarakat karena banyaknya aturan pemerintah yang tumpang tindih serta
konflik kepentingan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran BPKS dalam memberikan
pelayanan kegiatan ekspor dan impor, hambatan yang dihadapi BPKS dalam
memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor, upaya apakah yang dapat
dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan
(Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terhadap pelaksanaan kegiatan
ekspor impor BPKS dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan
hasil nyata berupa aset kepemilikan tanah dan terbentuknya dua pelabuhan
penunjang kegiatan ekspor impor di kawasan Sabang, Hambatan yang di hadapi
manajeman BPKS kurang maksimalnya dalam memberikan pelayanan kegiatan
ekspor impor ternyata minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya
infrastruktur, masih saratnya kepentingan politik hukum Pemerintah Aceh, adanya
pembatasan kebutuhan berbagai barang pokok seperti gula, beras ketan, tepung
dan barang lainnya oleh Menteri Perdagangan serta masih adanya oknum aparat
keamanaan yang meminta fee ataupun pungli kepada importir, Upaya yang
dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dengan
melakukan audensi dengan pihak DPR RI terkait pembatasan masuknya gula ke
dalam negeri dan memaksimalkan internal BPKS.
Disarankan kepada pemerintah pusat untuk mencabut PP Nomor 83 Tahun
2010 dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru memberikan
kewenangan menteri keuangan. Disarankan agar kepala BPKS sebaiknya dari
unsur Pati TNI/POLRI. Disarankan kepada BPKS dapat bekerja sama dengan
pihak memiliki kewenangan seperti BPOM dan Badan Standardisasi Nasional
untuk menetapkan SNI terhadap semua barang pokok baik gula, tepung, beras
ketan dan barang-barang lainnya yang masuk ke Sabang.