Pengawasan terhadap keuangan negara diatur dalam Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dengan tujuan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dalam
rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara. Dalam pelaksanaannya diperoleh fakta di lapangan bahwa
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut belum berjalan secara
efektif. Hal ini terlihat dari adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan
oleh pihak DPRK.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Implementasi Fungsi
Pengawasan DPRK Daerah Aceh Besar ,untuk menjelaskan Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK, untuk menjelaskan Faktor
Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
yaitu penelitian dilapangan yang dilakukan melalui wawancara, dan juga
penelitian kepustakaan, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara
menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perudang-undangan yang berhubungkan dengan penelitian ini.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran daerah Aceh Besar bukan hanya bersifat kontrol di
lapangan, melainkan juga adanya sejenis pengawasan terhadap rincian
anggaran yang sudah digunakan dalam program dan kegiatan. implementasi
Fungsi pengawasan anggaran dijalankan oleh dewan mengalami beberapa
kendala antara lain disebabkan oleh Covid 19 sehingga kinerja lembaga�lembaga teknis seperti dinas-dinas tidak bisa maksimal. Kemudian bencana
alam seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstreme juga sangat berdampak pada
pelaksanaan pengawasan. Selain itu ditemui hambatan yang disebabkan karena
masih rendahnya mutu Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program
pengawasan dan kegiatan anggaran daerah Aceh Besar.
Diharapkan untuk anggota DPRK untuk terus meningkatkan Sumber
Daya Manusia dan kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan dengan
berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran daerah agar tercapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Aceh
besar.