Pasal 2 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar menyebutkan Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan
pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan
pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di
kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dan pengaturan mengenai pungutan liar
juga diatur dalam Pasal 368, 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20
Tahun 2001 yang melarang seseorang atau penyelenggara negara melakukan segala
pungutan. Namun dalam praktiknya masih saja terjadi tindak pidana pungutan liar di
dalam lingkungan masyarakat yang menyebabkan kerugian terhadap banyak pihak.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewenangan Satgas
Saber Pungli dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di Satgas
Saber Pungli menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum
terhadap tindak pidana pungutan liar, dan menjelaskan upaya penanggulangan yang
dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar.
Data skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder dengan cara
mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan tulisan ilmiah, sedangkan penelitian
lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara
dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan dalam penegakan
hukum yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli terhadap tindak pidana pungli yaitu
melaksanakan pemberantas pungutan liar, mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan
kerja sarana dan prasarana. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana pungli seperti tumpang tindih tugas dan personil, call center tidak terpusat
dan kurang dukungan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana
pungli yaitu meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan,
memberlakukan sistem antri, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik
agar tidak memberi tip kepada petugas pelayanan, kontrol dari atasan langsung dan
adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.
Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar berperan aktif dalam upaya
menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam memerangi kejahatan pungutan liar
khususnya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tidak bertanggung jawab.