Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa, setiap
pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi. Namun kenyataannya penyusunan kebijakan
pengembangan kepegawaian saat ini belum didasarkan kepada analisa
kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sehingga pengembangan kompetensi
ASN belum mengacu kepada perencanaan pembangunan baik tingkat
nasional maupun daerah.
Tujuan penulisan skripsi ini, pertama, untuk menjelaskan
pengembangan kapasitas ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sabang. Kedua untuk menjelaskan
hambatan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di BKPSDM Kota
Sabang. Ketiga, menjelaskan upaya pengembangan kapasitas ASN di
BKPSDM Kota Sabang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis
empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder
sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau
data lapangan. Sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen,
pengamatan, dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan pengembangan kapasitas yang dilakukan
oleh BKPSDM Kota Sabang terhadap ASN saat ini sudah efektif dan berjalan
dengan lancar, namun dalam keterampilan manajerial dan teknis masih
kurang baik. Hambatan dalam pengembangan kapasitas di BKPSDM Kota
Sabang yaitu adanya perubahan peraturan setiap tahunnya, sehingga
menyulitkan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam
upaya pengembangan kapasitas, BKPSDM Kota Sabang memberikan
Pendidikan dan latihan serta sosialisasi kepada para pegawai Aparatur Sipil
Negara.
Disarankan dengan adanya pengembangan kapasitas Aparatur Sipil
Negara ini dapat menjadi sarana bagi para aparatur dalam pengembangan
kompetensinya melalui pengetahuan dan keterampilan ASN, kemudian
peraturan perlu diperhatikan dengan lebih jelas serta mengikuti sosialisasi
dari Badan Kepegawaian Negara agar dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik