Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
dijelaskan Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan
pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi “ penyelenggaraan kehidupan
beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap
menjaga kerukunan hidup antar umat beragama ” dalam melaksanakan Syariat Islam Pemerintah
Aceh telah membentuk Dinas Syariat Islam. Untuk melakukan pengawasan Dinas Syariat Islam
membentuk Wilayatul Hisbah, untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran syariat
islam Wilayatul Hisbah dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia, meskipun demikian masih
banyak hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penegakan syariat islam.
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam
Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam, hambatan Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan
Penegakan Syariat Islam dan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi
hambatan untuk Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam.
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan cara mempelajari peraturan
perundang-undangan, buku, jurnal yang relefan yang digabungkan dengan penelitian lapangan
dengan cara mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan Peran Kepolisian Daerah Aceh Dalam Pelaksanaan
Penegakan Syariat Islam antara lain Ikut membantu mensosialisasikan Qanun Syariat Islam, Ikut
membantu razia bersama dengan Wilayatul Hisbah dan melakukan penegakan hukum. Hambatan
Kepolisian Daerah Aceh dalam pelaksanaan penegakan syariat islam antara lain faktor
perundangan-undangan yang tidak singkron, faktor penegak hukum, faktor fasilitas penunjang
penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan upaya yang
dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi hambatan untuk pelaksanaan penegakan
syariat islam antara lain melibatkan peran aktif masyarakat di gampong-gampong,
meningkatkan fasilitas penunjang penegakan hukum, menambah jumlah personil penyidik dan
megaktifkan remaja masjid.
Disarankan kepada Pemerintahan Aceh diharapkan duduk kembali untuk membahas menyangkut
dengan aturan atau qanun yang saling bertentangan, agar tidak ada penyimpangan dalam proses
penegakan hukum. Bagi masyarakat Aceh agar lebih proaktif dalam mengawasi penegakan
syariat islam di Aceh, karena pemberlakuan Syariat Islam adalah keistimewaan dan kekhususan
yang diberikan oleh Undang-undang kepada Provinsi Aceh