Prinsip check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama
lain. Sehingga mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan
dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnya. Mekanisme check and balance merupakan wujud dari
pemerintahan yang demokratis, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 menyatakan, “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang”. Namun penerapan prinsip sistem check and balance dalam tatanan pemerintahan
Indonesia masih belum berjalan dengan baik.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menielaskan pengaturan sistem chek and balance
dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksaan mekanisme check and
balance antara Lembaga-lembaga pemerintahan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripisi adalah hukum normatif (legal
research). Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya merupakan studi dokumen,
menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,
keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa kajian terhadap Pengaturan Sistem Chek And Balance
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga
tertinggi negara. Melalui amandemen tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga
memiliki kedudukan yang kuat. Kewenangan utama pembuatan undang-undang ada pada DPR,
walaupun keterlibatan Presiden diperlukan. Pengaturan Pelaksanaan mekanisme check and balance
antara lembaga Legilsatif Eksekutif dalam pembentukan Undang-undang masih terjadi
penyalahgunaan sistem check and balance dalam pemerintahan, yang membuat tidak berimbang
fungsi legislasi antara Presiden dan DPR dengan membuat pembentukan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara cepat tetapi sangat, cacat prosedur, mengabaikan
partisipasi publik, tidak akuntabel, dan tidak transparan terhadap akuntabilitasnya, serta tidak bisa
dipertanggungjawabkan karena sebagian besar itu pendukung pemerintah sehingga menyebabkan
matinya pengawasan politik di parlemen. Hal ini membuktikan bahwa sistem check and balance
belum sepenuhnya berjalan.
Diharapkan pada Pengaturan Sistem Chek and Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia untuk saling mengontrol antara Lembaga kedepannya bisa berjalan dengan baik, dengan
memilih penjabat pada ketiga Lembaga negara yang negarawan dan berintegeritas. Sehingga
diperlukan Pendidikan politik untuk masyarakat, dan memasukan dalam kurikulum tentang
Pendidikan politik bagi pelajar menengah atas dan mahasiswa, agar mempunyain pemahaman,
memilih wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas.